Upaya Mengembangkan Ekonomi Maritim Indonesia

Geography is density”, posisi dan kondisi suatu negara sangat menentukan maju-mundurnya suatu bangsa. (Walter Isard, 1960)

 

Indonesia adalah negara maritim dan negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki 17.508 pulau yang tersebar di sekitar garis Khatulistiwa. Luas wilayah Indonesia mencapai sekitar 8 juta kilo meter persegi. Wilayah perairan yang dimiliki oleh Indonesia sekitar dua pertiga dari total wilayah Indonesia dan sisanya merupakan wilayah daratan.

 

Kekayaan potensi sumber daya laut yang besar ini belum semua bisa dimanfaatkan dengan baik. Hal ini dikarenakan pembangunan nasional masih berorientasi pada daratan. Sedangkan, laut hanya dijadikan sebagai tempat eksploitasi sumber daya alam, pembuangan limbah industri, serta kegiatan ilegal lainnya yang merugikan negara maupun masyarakat.

 

Apabila menengok sejarah sebelum era penjajahan kolonial, bangsa Indonesia mampu menjadi negara maritim terbesar di dunia. Mulai abad ke-7 sampai abad 14, kerajaan Sriwijaya, Majapahit, kesultanan Islam (Samudra Pasai, Aceh Darusssalam, Jayakarta, Demak, Gresik, Cirebon, Gowa, dan Ternate) mampu menjadikan bangsa Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia. Bahkan cakupan wilayah yang pernah diduduki Majapahit sampai ke Singapura, Malaysia, Thailand, Kamboja, Papua Newgini, serta sebagian India dan China. Kerajaan-kerajaan tersebut menerapkan konsep sea power, yakni menempatkan wilayah laut sebagai fokus utama pembangunan.

 

Potensi sumber daya kelautan Indonesia sangat beragam, mulai dari sektor perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil perikanan, industri bioteknologi kelautan, pertambangan dan energi, wisata bahari, jasa maritim, dan sumber daya alam non-konvensional lainnya.

 

Potensi tersebut dapat dioptimalkan melalui beberapa strategi dan kebijakan.

  1. Kebijakan di Bidang Perikanan

Kebijakan yang dapat dilakukan di bidang perikanan di antaranya adalah optimalisasi hasil produksi perikanan tangkap serta revitalisasi dan pembangunan kawasan industri perikanan terpadu, motorisasi, peningkatan jumlah armada dan alat tangkap, serta peningkatan kapasitas kelembagaan nelayan. Kawasan budidaya perikanan tangkap juga dapat dikembangkan melalui kebijakan pengembangan kawasan budidaya laut, air payau, dan air tawar berbasis komoditi unggulan melalui ekstensifikasi, rehabilitasi, revitalisasi lahan budidaya, dan peningkatan kapasitas kelembagaan budidaya ikan.

Pengembangan Unit Perbenihan Rakyat (UPR) dan balai benih perikanan untuk menyediakan induk unggul, peningkatan dan rehabilitasi sarana prasarana, penerapan sertifikasi perbenihan serta penguatan kelembagaan UPR diharapkan mampu menyuplai benih unggul bagi nelayan. Upaya dalam pengolahan pasca panen atau hasil industri perikanan, dapat dilakukan melalui kebijakan pengembangan hasil perikanan pasca panen dan pengembangan infrastruktur.

  1. Kebijakan di Bidang pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kebijakan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif ini meliputi, peningkatan tata kelola adminsitrasi dan manajemen dengan dukungan sumber daya yang tersedia, peningkatan promosi budaya, pariwisata dan ekomi kreatif, mengembangkan destinasi wisata bahari, dan meningkatkan kreatifitas masyarakat dalam mengembangkan ekonomi kreatif pariwisata.

  1. Kebijakan di Bidang Infrastruktur

Kebijakan di bidang infrastruktur wilayah dan kawasan ini ditetapkan berdasarkan prioritas pengembangan sektor-sektor produksi seperti pusat pemukiman masyarakat, sentra industri pertanian, kawasan prioritas, komoditas dan lain-lain. Kebijakan-kebijakan tersebut adalah  pengembangan sarana dan prasarana transportasi terpadu di tingkat wilayah, pembangunan sarana telekomunikasi untuk pelayanan pemerintahan dan perekonomian, pembangunan energi alternatif, dengan memanfaatkan air laut, surya, angin, dan panas bumi, dan pembangunan sarana kawasan strategis.

  1. Kebijakan di Bidang Perhubungan

Kebijakan di bidang perhubungan yang dapat diterapkan untuk mendorong ekonomi maritim antara lain adalah mengembangkan sara transportasi laut, pengembangan infrastruktur kawasan strategis secara terpadu, mengembangkan regulasi standar pelayanan angkutan dan pelayanan pada fasilitas angkutan.

 

Kebijakan-kebijakan yang telah disebutkan di atas dapat dijadikan sebagai patokan atau garis ukur dalam pengembangan perekonomian maritim Indonesia. Meskipun masih banyak kebijakan ataupun strategi lainnya yang dapat meningkatkan perekonomian maritim Indonesia, setidaknya pemangku kebijakan dapat menerapkan sedikit kebijakan yang telah disebutkan di atas.

 

Untuk menjadikan kemaritiman sebagai leading sector dalam pembangunan nasional, maka kebijakan yang dilakukan harus mempertimbangkan keterkaitan antar sektor ekonomi. Hal ini dikarenakan fokus pembangunan kemaritiman cukup luas yang terdiri dari berbagai sektor ekonomi yang melibatkan instansi perhubungan, energi, pariwisata, industri dan perdagangan, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s