Upaya Mengembangkan Ekonomi Maritim Indonesia

Geography is density”, posisi dan kondisi suatu negara sangat menentukan maju-mundurnya suatu bangsa. (Walter Isard, 1960)

 

Indonesia adalah negara maritim dan negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki 17.508 pulau yang tersebar di sekitar garis Khatulistiwa. Luas wilayah Indonesia mencapai sekitar 8 juta kilo meter persegi. Wilayah perairan yang dimiliki oleh Indonesia sekitar dua pertiga dari total wilayah Indonesia dan sisanya merupakan wilayah daratan.

 

Kekayaan potensi sumber daya laut yang besar ini belum semua bisa dimanfaatkan dengan baik. Hal ini dikarenakan pembangunan nasional masih berorientasi pada daratan. Sedangkan, laut hanya dijadikan sebagai tempat eksploitasi sumber daya alam, pembuangan limbah industri, serta kegiatan ilegal lainnya yang merugikan negara maupun masyarakat.

 

Apabila menengok sejarah sebelum era penjajahan kolonial, bangsa Indonesia mampu menjadi negara maritim terbesar di dunia. Mulai abad ke-7 sampai abad 14, kerajaan Sriwijaya, Majapahit, kesultanan Islam (Samudra Pasai, Aceh Darusssalam, Jayakarta, Demak, Gresik, Cirebon, Gowa, dan Ternate) mampu menjadikan bangsa Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia. Bahkan cakupan wilayah yang pernah diduduki Majapahit sampai ke Singapura, Malaysia, Thailand, Kamboja, Papua Newgini, serta sebagian India dan China. Kerajaan-kerajaan tersebut menerapkan konsep sea power, yakni menempatkan wilayah laut sebagai fokus utama pembangunan.

 

Potensi sumber daya kelautan Indonesia sangat beragam, mulai dari sektor perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil perikanan, industri bioteknologi kelautan, pertambangan dan energi, wisata bahari, jasa maritim, dan sumber daya alam non-konvensional lainnya.

 

Potensi tersebut dapat dioptimalkan melalui beberapa strategi dan kebijakan.

  1. Kebijakan di Bidang Perikanan

Kebijakan yang dapat dilakukan di bidang perikanan di antaranya adalah optimalisasi hasil produksi perikanan tangkap serta revitalisasi dan pembangunan kawasan industri perikanan terpadu, motorisasi, peningkatan jumlah armada dan alat tangkap, serta peningkatan kapasitas kelembagaan nelayan. Kawasan budidaya perikanan tangkap juga dapat dikembangkan melalui kebijakan pengembangan kawasan budidaya laut, air payau, dan air tawar berbasis komoditi unggulan melalui ekstensifikasi, rehabilitasi, revitalisasi lahan budidaya, dan peningkatan kapasitas kelembagaan budidaya ikan.

Pengembangan Unit Perbenihan Rakyat (UPR) dan balai benih perikanan untuk menyediakan induk unggul, peningkatan dan rehabilitasi sarana prasarana, penerapan sertifikasi perbenihan serta penguatan kelembagaan UPR diharapkan mampu menyuplai benih unggul bagi nelayan. Upaya dalam pengolahan pasca panen atau hasil industri perikanan, dapat dilakukan melalui kebijakan pengembangan hasil perikanan pasca panen dan pengembangan infrastruktur.

  1. Kebijakan di Bidang pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kebijakan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif ini meliputi, peningkatan tata kelola adminsitrasi dan manajemen dengan dukungan sumber daya yang tersedia, peningkatan promosi budaya, pariwisata dan ekomi kreatif, mengembangkan destinasi wisata bahari, dan meningkatkan kreatifitas masyarakat dalam mengembangkan ekonomi kreatif pariwisata.

  1. Kebijakan di Bidang Infrastruktur

Kebijakan di bidang infrastruktur wilayah dan kawasan ini ditetapkan berdasarkan prioritas pengembangan sektor-sektor produksi seperti pusat pemukiman masyarakat, sentra industri pertanian, kawasan prioritas, komoditas dan lain-lain. Kebijakan-kebijakan tersebut adalah  pengembangan sarana dan prasarana transportasi terpadu di tingkat wilayah, pembangunan sarana telekomunikasi untuk pelayanan pemerintahan dan perekonomian, pembangunan energi alternatif, dengan memanfaatkan air laut, surya, angin, dan panas bumi, dan pembangunan sarana kawasan strategis.

  1. Kebijakan di Bidang Perhubungan

Kebijakan di bidang perhubungan yang dapat diterapkan untuk mendorong ekonomi maritim antara lain adalah mengembangkan sara transportasi laut, pengembangan infrastruktur kawasan strategis secara terpadu, mengembangkan regulasi standar pelayanan angkutan dan pelayanan pada fasilitas angkutan.

 

Kebijakan-kebijakan yang telah disebutkan di atas dapat dijadikan sebagai patokan atau garis ukur dalam pengembangan perekonomian maritim Indonesia. Meskipun masih banyak kebijakan ataupun strategi lainnya yang dapat meningkatkan perekonomian maritim Indonesia, setidaknya pemangku kebijakan dapat menerapkan sedikit kebijakan yang telah disebutkan di atas.

 

Untuk menjadikan kemaritiman sebagai leading sector dalam pembangunan nasional, maka kebijakan yang dilakukan harus mempertimbangkan keterkaitan antar sektor ekonomi. Hal ini dikarenakan fokus pembangunan kemaritiman cukup luas yang terdiri dari berbagai sektor ekonomi yang melibatkan instansi perhubungan, energi, pariwisata, industri dan perdagangan, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan.

 

 

Advertisements

Belajar Perjuangan dari Sang Profesor Iswandi

Struktur tanah semakin hari semakin rusak harus mendapatkan perhatian khusus dari semua pihak. Pasalnya apabila tanah rusak dan unsur hara yang dikandungnya juga ikut hilang, maka tanah tersebut sudah tidak bisa lagi untuk bercocok tanam, baik tanaman perkebunan, tanaman pangan maupun hortikultura. Kerusakan tanah yang terjadi saat ini disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang berlebihan. Penggunaan pestisida berlebihan oleh petani dimulai setelah diserukannya penggunaan pestisida besar-besaran oleh pemerintah untuk mencapai swasembada pangan.
Secara logika, penggunaan pestisida memang menguntungkan, tetapi risiko terhadap kerusakan ekosistem lingkungan sangat tinggi. Hal inilah yang melatarbelakangi seorang Profesor kelahiran Payakumbuh Sumatera Barat menekuni dunia pupuk organik.
Namanya Prof. Dr. Ir. Iswandi Anas, M.Sc. dilahirkan di Payakumbuh Sumatera Barat pada tanggal 9 Mei 1950. Kedua orangtua Prof. Iswandi berprofesi sebagai petani kala itu. Latar belakang keluarga yang merupakan petani, ia pun bercita-cita menjadi petani juga. Cita-cita itu ia buktikan dengan menjadi mahasiswa di Institut Pertanian Bogor. Setelah resmi menjadi bagian dari Institut Pertanian Bogor, ia bertekad untuk berprestasi dan membanggakan nama kedua orangtuanya.
Tak sia-sia, Prof. Iswandi menyelesaikan studi di IPB dengan predikat cumlaude pada tahun 1976. Tidak puas dengan hanya menyandang gelar sarjana, Prof. Iswandi melanjutkan jenjang pendidikan S2 dan S3 di University of Ghent, Belgium. Masa studi di Belgium ia selesaikan dalam kurun waktu empat tahun yakni dari tahun 1982-1986. Adapun gelar profesor ia terima pada tahun 2005.
Sepak terjang Prof. Iswandi selama belajar sangat luar biasa. Ia sangat konsen dengan penggunaan pupuk organik hayati untuk meningkatkan kesuburan tanah dan pertumbuhan tanaman. Ia berusaha mengkampanyekan penggunaan pupuk organik sebagai pupuk utama dalam sistem pertanian di Indonesia.
Menurutnya, pupuk yang digunakan dalam sistem pertanian terutama tanaman pangan tidak hanya pupuk NPK, tetapi juga mencakup pupuk untuk menyediakan unsur makro dan mikro lainnya. Latar belakang inilah yang memacu Prof. Iswandi untuk meneliti potensi pupuk organik sebagai pupuk utama untuk meningkatkan produktivitas tanaman. Hasil penelitian ini berhasil ia publikasikan dan mengantarkannya menjadi Principle Investigator untuk Forum for Nuclear Cooperation in Asia (FNCA) yang berpusat di Jepang pada tahun 2008-2010.. FNCA ini beranggotakan 15 negara yang di antaranya adalah Jepang, Indonesia, China, Australia, Bangladesh, Kazakhistan, Thailand, Filipina, Mongolia, Malaysia, Korea, dan Vietnam.
Ia juga pernah menjadi visiting profesor di berbagai universitas ternama dunia seperti University of Gottingen Jerman, University of Chiba Jepang, Hokkaido University Jepang, dan University of Ibaraki Jepang. Selain itu, ia juga pernah menjadi konsultan Analisis Dampak Lingkungan di Perkebunan, Kehutanan, Lapangan Golf, Perumahan, Komplek Industri, dan konsultan perkebunan tebu, sawit, dan teh di PTPN 8. Ia pun juga ditunjuk menjadi konsultan di System of Rice Intensivication (SRI).
Prestasi demi prestasi ia torehkan sejak menjadi dosen di Fakultas Pertanian IPB, prestasi pertama yang ia dapatkan adalah menjadi dosen terbaik tingkat Fakultas Pertanian pada tahun 1991-1992. Ia pun juga menadapat penghargaan pada ajang The Crop and Weed Science Society 2009 di India. Prof. Iswandi juga mendapat penghargaan dari Presiden Indonesia sebagai pelayan masyarakat terbaik selama 20 tahun.
Meski berprestasi, Prof. Iswandi tidak lupa dengan berorganisasi. Organisasi yang ia ikuti di antaranya adalah International Soil Science Society, Indonesian Soil Science Society (HITI), Indonesian Society for Microbiology (Permi), Ketua SRI Indonesia (2008-sekarang), Indonesian Ambassador for Microbial Ecology (2007-sekarang), dan Indonesian Fertilizer Council (DPI) (2009-sekarang).
Prof. Iswandi berpesan, “sebagai mahasiswa harus aktif dalam kegiatan seminar dan konferensi baik skala nasional maupun internasional. Bangun kepercayaan diri dan branding diri untuk memudahkan dalam memperbanyak jaringan dan relasi. Karena menurut memiliki relasi yang kuat bisa menghantarkan kita bertemu dengan orang-orang hebat dan menjadikan kita salah satu diantara mereka.” (RA/NW)