Karantina Tumbuhan

Karantina

Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, karantina didefinisikan sebagai tempat pengasingan dan/atau tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit atau organisme pengganggu dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia. Adapun yang dimaksud karantina tumbuhan adalah tindakan pencegahan masuk dan tersebarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dari luar negeri dan dari suatu area ke area lainnya di dalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia. Area yang dimaksud merupakan daerah dalam pulau, atau pulau, atau kelompok pulau di dalam wilayah negara Republik Indonesia.

 

Dasar Hukum Karantina Tumbuhan

Dasar hukum yang digunakan dalam tindakan karantina tumbuhan yaitu:

  1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482).
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35 dan Nomor 4196).
  3. Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 18 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Tindakan Karantina Tumbuhan Pemasukan Hasil Tumbuhan Hidup Berupa Sayuran Umbi Lapis Segar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
  4. Permentan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Persyaratan dan Tatacara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Media Pembawa (MP) OPTK ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
  5. Permentan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Persyaratan dan Tatacara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pengeluaran dan Pemasukan Media Pembawa (MP) OPTK dari Suatu Area ke Area Lain di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
  6. Permentan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Persyaratan dan Tatacara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Media Kemasan Kayu ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
  7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3237 Tahun 2009 tentang Bentuk dan Jenis Dokumen Tindakan Karantina Tumbuhan dan Keamanan Panganan Segar Asal Tumbuhan
  8. Permentan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Holtikultura.
  9. Permentan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT).
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementrian Pertanian.

Persyaratan Umum Karantina Tumbuhan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992, setiap media pembawa organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia atau dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib :

  1. dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal atau area asal dan negara transit atau area transit tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain;
  2. melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditentukan;
  3. dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina.

Persyaratan tersebut berlaku juga bagi media pembawa organisme pengganggu tumbuhan yang akan dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia apabila disyaratkan oleh negara tujuan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s